KOLOM PEMBACA, PalembangSatu – ALIH-ALIH mengembalikan KTA PDIP, Bobby Afif Nasution (Banas), Walikota Medan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menggelar deklarasi. Relawan yang diberi nama Barisan Pengusaha Pejuang (Bapepe) Baca Selengkapnya
Rezim Totaliter
Sempat Berharap Gibran Batal Jadi Cawapres, Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon Pamit
JAKARTA, PalembangSatu – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Jansen Sitindaon sempat dilematis. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan ilmu yang dia pelajari di Fakultas Hukum. Walau putusan itu Baca Selengkapnya
Polri Anggarkan Gas Air Mata Rp 1,1 Triliun, ICW: Kenapa Masih Lontarkan yang Kedaluwarsa?
JAKARTA, PalembangSatu – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Polri untuk membeli amunisi gas air mata dengan total 868 ribu peluru yang nilainya Baca Selengkapnya
Dianggap Gagal, Presiden Baru Disebut Bisa Batalkan IKN, Begini Prosedurnya
PalembangSatu – Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih saja menuai kontroversi. Sejumlah pihak menyatakan pesimis dengan proyek pemindahan ibu kota negara Indonesia itu. Baca Selengkapnya
Putra Bung Tomo Sarankan Anies Baswedan Jangan Cari Pendamping Tipe Pelayan
JAKARTA, PalembangSatu -Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan disarankan agar memiliki pendamping yang jujur, dan berani menegakkan keadilan dan melawan kebodohan. Begitu dikatakan Putra Pahlawan Baca Selengkapnya
Tanggapi Cawe-cawe Jokowi, Akbar Tandjung: Yang Berdaulat Itu Rakyat!
JAKARTA, PalembangSatu – Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe pada Pemilu 2024 direspons Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung. Menurutnya, yang paling berdaulat itu rakyat. Sehingga, semua akan Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD Tegaskan Progres Soal Dugaan TPPU Rp349 T: Ada, Tak Dibiarkan Lenyap, Ini Buktinya…
JAKARTA, PalembangSatu – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan progres soal isu dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Baca Selengkapnya
Ustadz Abdul Somad: Jangan Sampulnya Demokrasi, Tapi Isinya Monarki!
JAKARTA, PalembangSatu – Ustadz Abdul Somad (UAS) menyampaikan penjelasan tentang bagaimana umat menjaga suasana hati menjelang Pemilu 2024. Ini dia sampaikan dalam tayangan video di kanal Youtube Ustadz Abdul Somad Baca Selengkapnya
BUMN Terancam Digadai Jokowi karena Berhutang Sembunyi-sembunyi ?
JAKARTA, PalembangSatu – Keuangan negara semakin terbebani akibat pemerintah mengambil utang secara sembunyi-sembunyi dengan mekanisme business to business (B2B) antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan perusahaan China. Direktur Center Baca Selengkapnya
Akademisi ini Kritik Jokowi Legalkan Ekspor Pasir: Sedikit demi Sedikit, Dia Jual Tanah Air dan Negara Indonesia ?
MAKASSAR-SULSEL, PalembangSatu – Rezim pemerintahan Jokowi melegalkan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun lamanya dilarang. Kebijakan pencabutan larangan ekspor pasir laut tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Jual ‘Tanah Air’ Pasir Laut, Pulau RI Bisa Tenggelam!
JAKARTA, ExtraNews – Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut pada 15 Mei 2023. Beleid tersebut diterbitkan sebagai upaya terintegrasi yang Baca Selengkapnya
Hanya Viral saat Groundbreaking, Proyek Bukit Algoritma Senilai Rp 18 Triliun Dipastikan Mangkrak
SUKABUMI-JABAR, PalembangSatu – Rencana pembangunan Bukit Algoritma di Kabupaten Sukabumi, jauh dari angan. Pasalnya, hingga kini belum menunjukan kejelasan pembangunan fisik yang digadang-gadang seperti Silicon Valley itu. Padahal groundbreaking di Baca Selengkapnya
Strategi Pecah Belah Anies Baswedan-NU
Oleh: R Kholis Majdi* KOLOM PEMBACA, PalembangSatu – TAK ada masalah Anies dengan Nahdlatul Ulama (NU). Begitu juga sebaliknya, tidak ada masalah NU dengan Anies. Karena Anies mau nyapres, Baca Selengkapnya
Pantesan Berani Mengatai Pemerintah Dungu, Ternyata Rocky Gerung adalah ‘”Intel”, Begini Pengakuannya
JAKARTA, PalembangSatu – Pengamat Politik Rocky Gerung selama ini dikenal keras dalam memberikan kritik terhadap pemerintah termasuk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, Rocky kerap mengatai orang yang dikritiknya dengan Baca Selengkapnya
Masyarakat Ngamuk saat Heru Budi Bongkar Trotoar Era Anies Menjadi Jalan Raya
JAKARTA, PalembangSatu – Masyarakat mengamuk ketika penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membongkar trotoar yang dibangun era mantan Gubernur Anies Baswedan menjadi jalan raya. Amukan masyarakat terhadap kebijakan Baca Selengkapnya
Lepaskan Tikus ke Dalam Gedung DPR RI, Mahasiswa Teriak untuk Temani Puan Maharani
JAKARTA, PalembangSatu – Ratusan mahasiswa yang menggelar aksi penolakan UU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI melakukan aksi teatrikal. Aksi teatrikal tersebut dengan memasukan tikus ke dalam gedung wakil Baca Selengkapnya
Perilaku Bawaslu Sebar SMS Larang Politik Anies di Masjid Surabaya, Refly Harun Ngakak ‘Kayak Kurang Kerjaan’
JAKARTA, PalembangSatu – Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya yang menyebar SMS untuk melarang kegiatan safari politik Anies Baswedan di masjid. Ia pun Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi ‘Gelar Karpet Merah’ Buat TKA di IKN, Pengamat: Welcome To New Chinatown
JAKARTA, PalembangSatu – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto, menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyambut baik kedatangan tenaga kerja asing di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Diketahui, Jokowi Baca Selengkapnya
oooOH…, Ini Orasi Rocky Gerung yang Bikin Takut Penguasa
JAKARTA, PalembangSatu – Buruh dan mahasiswa melakukan aksi menolak Perpu Ciptaker di depan gedung DPR RI, selasa (28/02/2023). Gerakan yang menamai diri Ultimatum Rakyat itu membawa 10 tuntutan. Salah satu Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Bisa Dimakzulkan, Jika Biarkan Rangkap Jabatan Erick Thohir
JAKARTA, PalembangSatu – UU No 39/2008 Tentang Kementerian Negara mengatur di dalam Pasal 23 huruf c larangan seorang menteri rangkap jabatan pada organisasi yang dibiayai oleh APBN. Demikian pendapat Direktur Baca Selengkapnya
Prabowo Diprediksi Gagal Keempat Kalinya Jika Maju Pilpres 2024
JAKARTA, PalembangSatu – Niatan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai Capres di Pemilu 2024 tak akan berbuah manis seperti yang diinginkannya. Begitu prediksi Direktur Political and Baca Selengkapnya
Apdesi Tidak soalkan Masa Jabatan Kades, tapi Minta Dana Desa Naik Sampai Rp 10 Miliar
JAKARTA, PalembangSatu – Tuntutan aparatur desa agar masa jabatan kepala desa (Kades) ditambah menjadi 9 tahun dengan batasan 3 periode tidak ikut disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Ketua Baca Selengkapnya
Rizal Ramli Ajak Publik Terus Kritisi Rezim, Sebab Gerombolan Makar 3 Periode Terus Bergerilya
JAKARTA, PalembangSatu – Tokoh nasional Rizal Ramli mengingatkan publik untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Sebab, tanpa suara tajam itu bakal sulit terciptanya kesejahteraan dan keadilan. “Pemerintah Baca Selengkapnya
YLBHI Tuding Presiden Jokowi Lakukan Kudeta Konstitusi, Ini Buktinya
JAKARTA, PalembangSatu – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonnesia (YLBHI) menentang keras Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 2 Tahun 2022 tentang UU Cipta Kerja yang diterbitkn pada Jumat (30/12/2022) sore Baca Selengkapnya
![PalembangSatu - Pemerintah berencana menghapus penggolongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan kelas. Sehingga nantinya hanya akan ada kelas standar atau tunggal. Hal ini akan berdampak pada pelayanan dan tarifnya yang juga akan menjadi satu jenis. “Tujuan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan yang sama bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan maksud agar semua peserta berhak untuk mendapatkan layanan yang sama,” kata mahasiswi program studi Magister Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia (FIK UI), Widiya Yulian Situmeang, Senin (16/12/2022). Dia menambahkan wacana ini akan rencananya diimplementasikan secara keseluruhan di tahun 2024. Dan tahun 2023 baru akan diimplementasikan bertahap di RSUD dan RS Swasta yang akan dipilih berdasarkan kriteria KRIS JKN. Saat ini sedang dilakukan peralihan.Tarif nantinya program JKN akan dikembangkan berdasarkan kajian kebutuhan dasar kesehatan (KDK) yang disusun dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Ketika kelas standar atau KRIS itu diterapkan, masyarakat dengan ekonomi rendah dapat mengakses rincian kebutuhan dasar kesehatan yang akan digunakan sebagai basis dalam menentukan manfaat JKN,. Perubahan kebijakan penghapusan kelas BPJS ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat mendukung karena pelayanan nantinya akan merata dan sama tanpa ada diskriminasi. Di sisi lain, ada yang tidak setuju karena usulan iuran BPJS Kesehatan kelas standar diterapkan Rp 75.000. Kebijakan tersebut dianggap tidak mempertimbangkan kemampuan para peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). “Kelas standar memang merupakan amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Oleh karena itu pemerintah sebaiknya menerapkan tarif iuran BPJS Kesehatan kelas standar dengan mempertimbangkan kondisi finansial dan daya beli peserta mandiri,” tegasnya. Tarif kelas standar BPJS Kesehatan harus bisa dijangkau untuk semua kalangan. Urgensi yang diperlukan oleh masyarakat adalah dapat diaksesnya pelayanan kesehatan dimanapun sat dibutuhkan, bukan adanya kelas standar. “Bagi masyarakat, hak atas obat, visitasi dokter, dan ketersediaan kamar dijamin dengan baik adalah yang paling penting dalam Program JKN,” katanya. Pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga untuk perubahan kebijakan tersebut, harus mempertimbangkan kembali perubahan tarif iuran BPJS Kesehatan dengan memperhatikan kondisi finansial peserta mandiri dan harus dikaji komprehensif yang memperhatikan semua kepentingan khususnya kelas menengah ke bawah. Pemerintah juga masih harus mengevaluasi kebijakan JKN yang ada saat ini guna meningkatkan mutu layanan dikarenakan masih banyak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan BPJS dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan serta kepuasan pasien antara pasien yang menggunakan BPJS dan umum (tidak menggunakan BPJS. "Untuk keberhasilan program BPJS, yang paling diperlukan adalah kesiapan di lapangan,” pungkasnya. [*suara]](https://palembangsatu.com/wp-content/uploads/2022/12/Penghapusan-Golongan-BPJS-Jadi-Sorotan-150x150.jpg "Penghapusan Golongan BPJS Jadi Sorotan")
Rencana Penghapusan Golongan BPJS Jadi Sorotan
PalembangSatu – Pemerintah berencana menghapus penggolongan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdasarkan kelas. Sehingga nantinya hanya akan ada kelas standar atau tunggal. Hal ini akan berdampak pada pelayanan dan Baca Selengkapnya
- 1
- 2
- 3
- …
- 8
- Berikutnya
Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.